Antara SUC dan Pemilu Presiden 2019

It’s sad, when you’re in a democracy and you feel scared. It’s sad, you know.”

Itu adalah kalimatnya Kenny Sebastian, komedian dari India, di videonya Why I Don’t Do Jokes about Politics. Cukup nonton video itu menjadi sejenis pelepasan ketegangan buat saya. Udah nulis panjang kali lebar di buku catatan tapi rasanya nggak ada yang pas. Sampai saya nonton ulang video Kenny yang ternyata saya simpan di playlist YouTube. Kemarin, tanggal 22-25 Mei, ketika social media apps diblokir, orang-orang lari ke twitter. Ramai sekali. Yah, termasuk saya. Ikutan dan nemu beberapa hal menarik.

Ada yang biasa, tweet yang mendukung paslon 01, paslon presiden dan wakil no 02, termasuk yang mengecam, menjelekkan, atau mendukung peserta aksi di tanggal 21-22 Mei. Yang nggak biasa, at least buat saya, adalah kategori terakhir.

Shifting blame. Melemparkan kesalahan.

Tanggal 22 Mei 2019 kemarin, ada beberapa petugas medis dari Dompet Dhuafa yang terluka pas turun ke arena aksi. Yang bikin saya muak adalah adanya orang yang menyalahkan mereka dengan bilang kenapa ada disitu pas kerusuhan terjadi sehingga jadi sasaran dan ikut terluka, nggak nunggu keadaan aman dulu.

What?

Halo, common sense? Are u there?

Jadi penggunaan peluru tajam oleh oknum kepolisian itu bukan hal yang salah, tapi korban yang kena luka karena hal itu yang salah?

Waktu Razan Najjar, perawat Palestina meninggal karena ditembak tentara Israel saat peristiwa Great March of Return, warga Indonesia semua berbelasungkawa. Mengecam. Bikin komik Islami tentang itu. Ketika tim medis sebangsa yang terluka, rupaya masyarakat lebih suka berdebat.

Ada juga yang mencoba netral dengan posting foto Prabowo dan Jokow lagi pelukan (entah momen itu kapan). Pake kalimat love wins, peace, dkk dst. Oke. Nggak salah sih menyerukan “perdamaian”, tapi penggunaannya nggak tepat. Karena kontentasi politik ini bukan tentang mereka berdua. Sama sekali bukan.

Tentang siapa?

Kita. Kita mau pemimpin seperti apa sih 5 tahun ke depan?

Yang membiarkan peristiwa seperti penuntutan terhadap dr. Ani Hasibuan terjadi, padahal beliau cuma menyatakan pendapat di TV nasional? Hanya karena meminta diadakan penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebab 600an petugas KPPS meninggal karena (katanya) kelelahan?

Rupanya kalau pemerintah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti memblokir sosial media, sah-sah saja karena untuk "mencegah" berita palsu, dan ketika masyarakat bersikap kritis berarti "menyebarkan berita palsu" tersebut.

Jadi keingat waktu itu saya baca majalah National Geographic, dan ada seorang yang artikel tentang dia dimuat di majalah itu bilang:
“Ketika saya baca berita tentang demonstrasi jalanan di Seoul, saya sangat senang.”
Yang mengatakannya adalah seorang pelintas batas dari Korea Utara.

Comments